Foto Infografis/Kena Tipu Rp 117 T, Begini Modus Busuk Investasi Bodong di RI/Aristya Rahadian Jakarta, CNBC Indonesia - Ada banyak cerita soal masyarakat yang terjerat investasi bodong. Pertanyaannya bagaimana nasib uang yang diinvestasikan itu, apakah bisa kembali?Sayangnya kemungkinan itu cukup kecil. Satgas Waspada Investasi SWI mengatakan umumnya pengembalian dana milik nasabah dalam investasi ilegal cukup tersebut terjadi apabila pelaku telah menggunakan uang para korbannya atau sudah membagikannya pada member-member lamanya. Sementara itu, dalam skema ponzi jika upline mau mengembalikan uang downline maka mereka bisa memperoleh uangnya lagi. "Dalam skema ponzi, jika upline-nya beritikad baik mengembalikan semua dana downline-nya, maka downline bisa memperoleh uangnya," jelas juga mengimbau masyarakat bisa berhati-hati saat menerima penawaran investasi dengan penawaran imbal hasil yang tinggi. Kecuali jika status perizinan lembaga investasi legal dan imbal hasil warga dengan memiliki risiko logis.Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir banyak masyarakat yang ternyata ikut dalam investasi ilegal. Uang yang nyangkut dalam aktivitas tersebut bahkan mencapai ratusan triliunan Satgas SWI, Tongam L Tobing mengatakan kerugian akibat investasi tidak resmi itu mencapai Rp 117,5 triliun."Kalau kita liat kerugian masyarakat mulai 2011-2022 itu mencapai Rp 117,5 triliun ruginya," ujar Tongam saat media briefing SWI, Senin 21/2/2022. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Kena Tipu Rp 117 T, Begini Modus Busuk Investasi Bodong di RI npb/roy

JAKARTA, - Persoalan salah transfer dari pihak bank ke rekening nasabah kerap berujung pada pengadilan dan merugikan nasabah. Ini membuat nasabah bertanya, bagaimana seharusnya bertindak apabila menerima dana salah transfer. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sularsi, mengatakan, setiap konsumen yang menjadi nasabah bank memiliki hak konsumen yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur juga jaminan keamanan dan kepastian hukum dari pelaku penyedia jasa keuangan. "Ada dana yang masuk ke konsumen atau nasabah dan tidak diketahui dana darimana, konsumen sudah menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa menerima transfer, ini merupakan wujud itikad baik konsumen," kata dia, dalam sebuah diskusi virtual, dikutip Selasa 14/12/2021.Baca juga Terima Uang Salah Transfer? Hati-hati Bisa Dipidanakan Menurut dia, menjadi kewajiban penyedia jasa untuk menjelaskan kepada konsumen dana tersebut berasal darimana. Sehingga, dalam keadaan ini konsumen tidak patut dipersalahkan selama ada bukti telah melakukan proses pelaporan kepada penyedia jasa sebagai bentuk iktikad baik. Sementara itu, pakar hukum Yahya Harahap menambahkan, terkait UU Transfer dana mengingat ada pasal yang mengancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar, bagi siapapun nasabah yang menerima transfer dana ke rekeningnya tanpa diketahui darimana asalnya. Ia pun menjelaskan, Pasal 5 ayat 1 UU Transfer Dana menyebutkan bahwa dengan adanya "pengaksepan" dari Penyelenggara Penerima atas perintah transfer dana dari pengirim, maka tidak dapat dibatalkan sepihak. "Karena telah ada kesepakatan dari Penyelenggara Penerima untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana dengan Pengirim Asal untuk diserahkan kepada Penerima," Risk Management Perbankan & Asuransi Batara Maju Simatupang menila, setiap nasabah atau konsumen sah menerima pembayaran dari luar negeri atau darimanapun, jika dalam waktu 90 hari tidak ada komplain dari Bank. "Dalam hal komplain tidak mendapatkan kejelasan, atau katakan tidak menemukan kesalahan dan telah melampaui kadaluarsa dalam pelaporan selama 90 hari," katanya. "Berarti orang yang bersangkutan yang menerima uang dari pengiriman, dari katakanlah dari luar negeri atau darimanapun itu, yang bersangkutan sah sebagai pemilik dana, karena instruksi pembayaran sudah keluar dari yang memberikan perintah pembayaran, telah mengkreditkan rekeningnya, dan itu sah selama tidak ada bantahan dalam waktu 90 hari," tambahnya. Penjelasan ini, menjadi dasar bagi setiap konsumen atau nasabah bank yang telah beritikad baik menyampaikan pelaporan kepada pihak bank atas transfer dana yang diterima namun tidak diketahui darimana asalnya, sepanjang telah melampaui masa kadaluarsa selama 90 hari. Adapun menurut Adhe Adhari, Direktur Institut Diponegoro Center Of Criminal Law, sanksi pidana dalam UU Transfer Dana adalah bersifat ultimatum remidium. "Karena UU ini core-nya adalah UU bisnis, bukan UU pidana. Ketika ada sanksi pidana, maka pemberlakuannya harus diterapkan secara subsider berdasarkan asas 'The Subsiderity Of Penal Law'," ucap dia. Baca juga Jika Terjadi Salah Transfer Dana, Siapa yang Salah? Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Satutahun sudah saya menjadi Relawan dan hingga sekarang pun saya masih aktif menjadi relawan di komunitas wabe project. Tujuan saya ingin menjadi relawan karena saya memang tertarik di bidang sosial bahkan saya berkeinginan nantinya memiliki yayasan sendiri atau memperdayakan masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dengan saya ikut aktif menjadi

Jakarta - Dengan adanya perkembangan teknologi, kini nasabah semakin dimudahkan dalam bertransaksi. Salah satunya adalah transfer sejumlah dana/uang ke rekening lain yang karena satu dan lain hal, kadang kala tanpa disengaja nasabah dapat mengalami salah transfer. Artinya nasabah secara tidak sengaja mengirim sejumlah dana/uang ke rekening orang apa yang dapat dilakukan oleh nasabah bila secara tidak sengaja mengirim dana ke rekening yang salah? Sebelumnya perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat sejumlah peraturan yang mengatur transaksi transfer dana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah"Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima," jelas pasal definisi tersebut, suatu transfer dana diawali dengan suatu perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana. Adapun dalam hal ini perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana dapat dilakukan melalui ATM atau dalam hal terjadinya kesalahan transfer dana ataupun kesalahan dalam memasukkan nomor rekening penerima, mekanisme agar bisa dana yang kita transfer tersebut kembali adalah melakukan pembatalan transfer dana melalui Penyelenggara Pengirim/ ini sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 42 yang berbunyi"Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan," bunyi pasal Pengaksepan adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang untuk melakukan pembatalan transfer dana, nasabah perlu mengajukannya secara tertulis kepada pihak Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima, ataupun melalui Permohonan pada Pengadilan Negeri sesuai domisili transfer dana sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 43"Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian".Dalam hal pembatalan Transfer Dana dilakukan secara tertulis dapat dilakukan berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, hal ini diperjelas di dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;1 Dalam hal terjadi pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1, Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana hasil transfer sepanjang masih terdapat Dana dalam Rekening Penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima.2 Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan Penetapan atau Putusan pada kasus salah transfer yang ternyata dikirimkan ke rekening penerima yang tidak sesuai dengan yang nasabah ingin tuju. Maka kewajiban bagi penerima dana dari penyelenggara penerima akhir/ pihak bank lawan untuk beritikad baik mengembalikan kepada nasabah selaku apabila keberadaan dana/uang yang telah salah kirim tersebut telah dipergunakan oleh pihak penerima yang tidak berhak, maka dalam Undang-Undang ini mengatur ketentuan pidana pada Pasal 85 yang bunyinya sebagai berikut"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau denda paling banyak Rp lima miliar rupiah," jelas pasal berkaitan dengan hal tersebut, di mana diketahui bahwa pihak penerima uang secara tidak berhak telah menggunakan uang tersebut, maka pihak penerima patut diduga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 85 Undang-Undang itu merujuk dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 85 diatas, apabila nasabah ingin menindak lanjuti kasus tersebut secara pidana maka menurut Pasal 108 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, nasabah diwajibkan melakukan laporan polisi atas kronologi yang telah dialami kepada kepolisian setempat, tempat pihak yang menerima transfer dana secara tidak berhak itu bisa dapatkan informasi domisili pihak penerima uang secara tidak berhak dan patut diduga melawan hukum tersebut dengan melakukan pengaduan kepada Penyelenggara Penerima Akhir atau pihak bank lawan didahului dengan surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa nasabah benar pemilik dari uang tersebut sebagai legalitas Bank lawan untuk membuka informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan hukum yang dialami. fdl/fdl

ELEKTRONIKPERBANKAN (E-BANKING ) ž1. Pengertian E-Banking. Electronic Banking, atau e-banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan yang dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan tekhnologi internet, sebagai media untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat

Harganyasama dengan harga emas yang mengikuti harga mata uang asing (dolar AS), dan aman terhadap inflasi. Artinya, orang yang tidak beragama Islam sekalipun bisa berinvestasi dalam Koin Emas ONH ini karena sebetulnya investasi ini sama saja dengan investasi emas lainnya. Bahkan, penamaan ONH pada Koin Emas tersebut sebetulnya akan sangat

Datavisualization memainkan peran penting dalam menciptakan data storytelling untuk memberikan pemahaman informasi yang lebih baik karena menyediakan kredibilitas dan dampak yang cukup pada data storytelling.Jika kita lihat, data visualization sendiri mampu membantu mengungkapkan temuan kritis, pola, dan tren dari data dengan mengaturnya dalam

Undergraduatethesis, BINUS. HENDRA, RICKY (2010) PERANCANGAN SISTEM BROADCASTNG SMS MENGGUNAKAN MULTIPLE GSM MODEM. Undergraduate thesis, BINUS. HAMONANGAN, ROBERT and WIJAYA, KURNIAWAN and STEFANUS TATARA, ALBERRICH (2010) ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM BASIS DATA PEMBELIAN

Uangrakyat 6,7 trilyun menguap tanpa ada kejelasan arahnya kemana. Terbentuk dari beberapa bank itu “sakit”, yang diselamatkan atas dasar akibat sistemik. Kasusnya pun berakhir menggelinding seiring pembeberan audit dari proses pencairan dana kepada bank Century oleh BPK, menyeret beberapa pejabat yang berwenang dalam perekonomian saat itu ^{Polisharus terbit maksimal 7 April 2021 untuk dapat menikmati Program Beli Polis Tanpa Masa Tunggu untuk COVID-19. Program Santunan Tunai Tambahan untuk perawatan COVID-19 di rumah sakit sebesar Rp1.000.000/hari dengan produk Free Personal Accident Death yang didaftar di PULSE atau OVO, telah berakhir per tanggal 30 November 2020.} Apakahuang asuransi bisa kembali? Hi, untuk produk asuransi murni pada umumnya tidak mengembalikan premi yang sudah dibayarkan. Namun, beberapa polis. Bagi kamu yang menjadi nasabah asuransi jiwa AXA Mandiri, penarikan dana adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Apalagi penarikan dana tersebut biasanya baru bisa kamu